Liputan7AktualNews, PANGKEP — Tim awak media dari Forum Jurnalis Pangkep (FJP) melakukan kunjungan ke beberapa kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, pada Rabu, 28 Mei 2025. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menelusuri keakuratan data kemiskinan yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial kepada warga kurang mampu.
Tiga kelurahan yang dikunjungi, yakni Kelurahan Bontoa, Kelurahan Sapanang, dan Kelurahan Bontolangkasa, masing-masing tercatat memiliki 600 warga penerima bantuan. Namun, yang mengejutkan, ketiga kepala kelurahan mengaku tidak pernah menyerahkan data tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Pangkep.
“Kami tidak pernah menyerahkan data ke Dinas Sosial. Tiba-tiba kami diberikan data yang menyebutkan ada 600 warga kami tergolong miskin dan menjadi penerima bantuan,”ungkap Agustini SE, Kepala Kelurahan Bontolangkasa, saat ditemui di kantornya.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Lurah Sapanang dan Lurah Bontoa, yang menegaskan bahwa data kemiskinan yang mereka terima berasal langsung dari Dinas Sosial tanpa melalui verifikasi atau konfirmasi dari pihak kelurahan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait validitas dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah pusat. Ketidaksinkronan data ini dikhawatirkan dapat berdampak pada ketepatan sasaran penerima bantuan dan mencederai upaya pengentasan kemiskinan.
Ketua DPRD Pangkep, Ir. H. Abd Haris Gani, ketika dimintai tanggapan melalui sambungan telepon, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
“Ada yang tidak beres dalam pendataan ini. Namun, saya belum bisa berkomentar banyak karena hal ini perlu dibahas lebih lanjut secara internal dan ditelusuri sumber kesalahannya, ” ujarnya singkat.
Diragukan, Status Pangkep sebagai Kabupaten Termiskin
Salah seorang tokoh masyarakat Pangkep, Haris Nonci, turut menyuarakan kekecewaannya atas klaim bahwa Pangkep termasuk dalam daftar kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan.
“Saya tidak percaya jika Pangkep disebut sebagai kabupaten termiskin. Ini daerah industri, punya pabrik semen dan potensi tambang marmer. Sangat janggal jika dinyatakan termiskin,”ujar Haris melalui sambungan telepon.
Ia menduga ada kesalahan atau bahkan manipulasi dalam proses pendataan yang berujung pada pencitraan negatif terhadap Pangkep di level nasional.
“Kami mendesak Pemkab Pangkep untuk segera menelusuri dan mengoreksi data yang digunakan, karena ini menyangkut nama baik daerah,” tegasnya.
Ironi di Balik Penghargaan WTP
Pangkep dikenal sebagai salah satu daerah yang rutin meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menandakan pengelolaan keuangan daerah dinilai baik dan akuntabel.
Namun, pencapaian ini justru bertolak belakang dengan label “kabupaten termiskin” yang disematkan kepada Pangkep dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini menimbulkan ironi dan menguatkan dugaan bahwa ada ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan data resmi yang beredar.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Pemkab Pangkep dan DPRD untuk mengurai benang kusut pendataan kemiskinan serta memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menyasar warga yang berhak.
(Sumber – T. Bulusaraung)
