LIPUTAN7 AKTUAL, PACITAN, – Hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Pacitan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perolehan suara di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pasangan calon no urut 02 Aji-Gagarin berhasil meraih kemenangan di tingkat pedesaan, namun mengalami kekalahan di Pacitan Kota dari pasangan calon no urut 01 Ronny-Wahyu.
Hasil rekapitulasi dari pasangan calon no 01 Ronny-Wahyu memperoleh suara 90.983 dari 12 Kecamatan se Kab. Pacitan dengan prosentase 31%. Sedangkan pasangan calon no urut 02 Aji-Gagarin memperoleh suara 199.218 dari 12 Kecamatan se Kab. Pacitan dengan prosentase 69%. sehingga didapatkan perolehan selisih suara dengan jumlah 108,235.
Dan kemudian didapatkan jumlah suara masuk yang sah yaitu 302.020 dan tidak sah yaitu 11.819 dengan jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 469.321 orang.
Namun perolehan suara 02 hanya mendapatkan prosentase 42,4% dari total DPT sehingga dapat ditunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Pacitan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon dari Aji-Gagarin, sehingga bisa dikatakan memilih pasangan calon lainnya maupun tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian tingginya angka golput dalam Pilkada 2024 Pacitan memperkuat narasa adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang ada di Kab. Pacitan.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas Pilkada 2024 Pacitan. Nursuhud, seorang pengamat politik di Pacitan, mengungkapkan kekecewaan terhadap kualitas pemilihan yang menurutnya tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Ia menilai pemilihan tersebut diwarnai oleh indikasi pengerahan massa dan ketidakmampuan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan selama ini.
“Pilkada Pacitan 2024 ini kualitasnya menurut saya, paling rendah di Indonesia, alasannya yaitu pemimpin yang gagal kok masih banyak orang yang milih. Kegagalannya apa yaitu banyak infrastrukturnya kacau kayak gitu kok,” Ujar Nursuhud saat diwawancarai wartawan Jum’at, 29 November 2024.
Nursuhud mencontohkan banyaknya infrastruktur yang rusak dan belum terselesaikan, serta masih tingginya angka kemiskinan di Pacitan. “Banyak anak tidak sekolah, terus sisa anggaran sebanyak itu, nyatanya masih ada daerah miskin yang super kacau kualitasnya,” jelasnya.
Ia menilai kemenangan calon petahana yang dianggap gagal oleh Nursuhud dipicu oleh adanya pengerahan massa yang terstruktur dan sistematis, terutama di wilayah pedesaan. “Kemungkinannya sangat rendah ini kan artinya bersatu padu memilih yang keliru, pasti dengan telanjang itu banyak kepala-kepala Desa terlibat kok itu memaksa menakut-nakuti pemilih kan sehingga kan perkotaan yang masyarakatnya relatif lebih bisa melihat,” imbuhnya.
Nursuhud mengungkapkan adanya contoh nyata dimana kepala desa memaksa warga untuk memilih calon tertentu dengan imbalan dan ancaman. “Kemudian pedesaan yang menang itu karena memang bukan indikasi. Namun saya menyaksikan langsung dan dipaksa oleh Kepala Desa bahwa wajib hukumnya memilih Aji-Gagarin dengan membelokkan, itu satu paket sama toh wajib katanya dan dikasih beras salah satu contohnya adalah pejabat kepala desa melati jelas itu,” tegasnya.
Nursuhud menilai perbedaan cara pemilih di wilayah perkotaan dan pedesaan memengaruhi hasil Pilkada. “Cara memilihnya warga desa itu ikut-ikutan karena masih ada tokoh dan kepala desa yang mengarahkan pilihannya, namun berbeda pilihan dengan masyarakat perkotaan kan relatif mengikuti berita-berita. Jadi mereka mengerti-mengerti secara persis berhasil dan gagalnya pemerintahan ini, akan tetapi pemerintahan kemarin itu jelas gagal total,” ungkapnya.
Menurut Nursuhud, gagalnya pemerintahan terdahulu terletak pada ketidakmampuan menjaring aspirasi rakyat. “Menurut pandangan saya, melihat cara dalam semua aspek pertama yang paling gagal itu tidak pernah menjaring aspirasi. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah itu super kacau. Penjaringan aspirasi itu hal pokok, saya lihat semua kepala daerah-daerah reformasi terbiasa ngobrol sama semua warga dengan menerima masukan,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa bahkan di zaman kerajaan pun pemimpin masih memperhatikan aspirasi rakyat, berbeda dengan pemimpin sekarang. “Zaman kerajaan saja enggak ada yang pemimpin kayak gitu terutama di tanah Jawa. Kurang apa, terus bagaimana mengatasi masyarakat desa. Banyak yang sadar tapi mereka ngadepin tekanan-tekanan dari kekuasaan di tingkat Desa itu kan banyak yang pintar sebenarnya maju juga, nah untuk itu memang saya dengar-dengar ya dari banyak elemen masyarakat tuh mau membentuk satu poros baru yang nantinya mengontrol semua perbincangan di dalam mengambil keputusan-keputusan penting di tingkat daerah, pasti beruntung pada prinsipnya rapat-rapat itu harus terbuka,” pungkasnya.
Nursuhud mengharapkan adanya perubahan dalam sistem politik di Pacitan agar ke depan pemilihan dapat berjalan dengan jujur, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat.***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno
