LIPUTAN7 AKTUAL, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025. Pertemuan ini membahas kelanjutan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Menurut Menteri Erick, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati dalam rapat terbatas sebelumnya dapat segera dilaksanakan mulai awal Juni ini.
“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang telah diputuskan dalam rapat dapat diterapkan untuk kereta api, jalan tol, pesawat, dan lainnya. Kami juga sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan mengenai surat keputusan bersama agar penugasan ini dapat dilaksanakan seperti sebelumnya. Namun, insya Allah, karena sebelumnya sudah berjalan, kompleksitasnya tidak akan terlalu berat,” kata Erick dalam keterangan persnya kepada media setelah pertemuan.
Target penerapan diskon sendiri dimulai pada 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah. Presiden Prabowo, menurut Erick, ingin memastikan program ini segera dilaksanakan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini sangat baik untuk meringankan beban masyarakat yang sedang berlibur. Terbukti bahwa dukungan pemerintah untuk transportasi selama ini juga berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif,” ungkap Erick.
Terkait kesiapan dalam menanggung potensi dampak keuangan dari program diskon tersebut, Erick menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan pembiayaan tambahan (top-up) sebagai bagian dari stimulus.
“Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya bagian dari stimulus ekonomi,” katanya.
Kementerian BUMN sendiri berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan program ini dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama di bawah pengelolaan BPI Danantara Indonesia.
“Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan kita coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di top-up oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Hingga saat ini, Erick menyebut bahwa pembahasan teknis terkait skema pendanaan masih terus berlangsung bersama para wakil menteri dan Kementerian Keuangan. (BPMI Setpres).
