Jakarta, Liputan 7 aktualNews,19 Juni 2025 – Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia yang hijau, cerdas, dan inklusif, ada satu nama yang meski jarang tersorot publik, memainkan peran strategis yang tak tergantikan: **PT Bina Karya (Persero).
Dulu dikenal sebagai konsultan teknokratik yang bekerja dalam diam, kini Bina Karya menjelma sebagai aktor kunci di balik layar pembangunan IKN. Jika IKN adalah panggung masa depan Indonesia, maka Bina Karya adalah pengarah latarnya tak terlihat, tapi menentukan ritme dan arah pembangunan dari fondasi hingga ekosistem sosial.
Didirikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1962, Bina Karya awalnya berperan sebagai mitra teknis negara dalam perencanaan jaringan irigasi, jalan raya, dan kawasan pemukiman. Transformasi signifikan terjadi saat statusnya berubah menjadi Persero melalui PP No. 41 Tahun 1970, yang memperluas cakupannya menjadi konsultan proyek strategis nasional.
Titik balik terjadi ketika Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. IKN bukan sekadar relokasi administratif, melainkan pergeseran paradigma menuju kota yang dirancang sejak dalam gagasan. Di sinilah Bina Karya melangkah maju: dari penyusun cetak biru menjadi pengarah transformasi yang mengeksekusinya secara langsung.
Transformasi Bina Karya sebagai Badan Usaha Otorita (BUO) ditopang oleh serangkaian regulasi yang menyatakan bahwa ini bukan sekadar penugasan biasa, tetapi mandat strategis negara. Di antaranya:
* PP No. 17 Tahun 2022: Menetapkan ruang lingkup pengelolaan IKN
* Perpres No. 62 & 63 Tahun 2022: Menjabarkan peran BUO dalam struktur kelembagaan dan pelaksanaan pembangunan
* PP No. 44 Tahun 2023: Menunjuk Bina Karya sebagai BUO resmi
* Perpres No. 75 Tahun 2024: Memberikan insentif fiskal bagi BUO untuk percepatan investasi
Dengan mandat tersebut, Bina Karya kini berperan sebagai **master developer**, bukan hanya pelaksana proyek. Ia bertanggung jawab atas perencanaan ruang, infrastruktur berbasis teknologi ramah lingkungan, pengelolaan perizinan, hingga menjembatani kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan mitra global.
Penunjukan Bina Karya sebagai BUO sempat menuai kritik, termasuk soal transparansi dan penggunaan surat kuasa dari Kepala Otorita IKN sebagai dasar hukum. Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500 miliar pada 2023 pun ditolak DPR, membuat Bina Karya harus lebih adaptif melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) serta kolaborasi dengan pihak swasta.
Namun tantangan justru menempa ketangguhan. Bina Karya menunjukkan karakter baru: tangguh, gesit, dan inovatif. Bukan hanya pelaksana, tetapi pencipta ruang dan arsitek visi.
Bina Karya tak hanya membangun jalan dan gedung. Ia merancang cara hidup, bekerja, dan berinteraksi di kota masa depan bernama Nusantara. Dari taman-taman hijau hingga hunian ASN berbasis smart energy, dari konektivitas digital hingga ruang publik yang inklusif semua dimulai dari desain ideologis yang dikawal oleh Bina Karya.
Mungkin kelak, saat IKN telah tumbuh menjadi kota impian — tak banyak yang mengingat siapa merancang dan membangun pondasinya. Namun sejarah akan mencatat: *di balik panggung besar peradaban baru itu, ada Bina Karya* tangan yang bekerja dalam senyap, tetapi meninggalkan jejak abadi.
Sumber Berita: Ari Supit.
Editor: Chemal Rusanda.
