SURABAYA, 11 April 2026 – Tertangkapnya Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan bahwa praktik korupsi di lingkungan kepala daerah, khususnya di Jawa Timur, masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah di provinsi tersebut yang tersandung perkara korupsi. Penindakan yang dilakukan KPK selama ini dinilai belum mampu memberikan efek jera secara signifikan, sehingga praktik serupa terus berulang dari waktu ke waktu.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, melontarkan kritik keras atas kejadian tersebut. Ia menilai OTT terhadap Bupati Tulungagung bukan sekadar kasus individu, melainkan cerminan kegagalan sistem yang terjadi secara berulang.
“Ini bukan lagi sekadar kecolongan, tapi sudah menjadi pola. Setiap tahun selalu ada kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap KPK. Ini bukti nyata bahwa korupsi belum benar-benar ditekan,” tegas Heru, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, lemahnya sistem pengawasan serta kurangnya komitmen moral dari para pejabat menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik korupsi terus berlangsung. Ia menilai bahwa penindakan hukum yang ada saat ini belum cukup kuat untuk menimbulkan efek jera.
“Kalau efek jera itu benar-benar ada, tidak mungkin kasus seperti ini terus berulang. Artinya ada yang salah, baik dari sistem pengawasan maupun komitmen moral para pejabatnya,” ujarnya.
Heru juga menyoroti pola-pola korupsi yang selama ini kerap terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Ia menyebut, praktik korupsi umumnya berkaitan dengan perizinan, proyek pembangunan, hingga pengelolaan anggaran daerah.
“Biasanya pola yang terjadi itu tidak jauh dari jual beli jabatan, proyek, dan permainan anggaran. Ini lingkaran lama yang terus berulang dengan aktor yang berbeda,” katanya.
Lebih jauh, ia mendesak KPK untuk tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap pelaku utama, tetapi juga mengungkap jaringan yang terlibat secara menyeluruh. Menurutnya, korupsi di tingkat daerah hampir selalu melibatkan banyak pihak, baik dari unsur birokrasi maupun swasta.
“KPK harus berani bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di kepala daerah. Siapa saja yang terlibat, baik di birokrasi maupun pihak swasta, harus diseret,” tegasnya.
Heru juga mengingatkan bahwa tanpa adanya pembenahan sistem yang serius dan menyeluruh, Jawa Timur berpotensi terus masuk dalam daftar daerah dengan tingkat korupsi kepala daerah yang tinggi.
“Kalau tidak ada perbaikan sistem yang serius, saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Ini peringatan keras bagi semua kepala daerah di Jawa Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga saat ini, KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus OTT yang menjerat Bupati Tulungagung tersebut. Sejumlah pihak diduga turut diperiksa guna mengungkap alur dan jaringan praktik korupsi yang terjadi.
Publik pun kini menanti langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas perkara ini, sekaligus berharap adanya perbaikan sistem yang mampu mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang. (Red)
