LIPUTAN7 AKTUAL, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024) siang. Peluncuran e-katalog terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.
“Saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok-kelompok kerja yang selama ini beroperasi di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah langkah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Menurut Presiden, penerapan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengadaan sebesar 20-30 persen dan menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen,” ungkap Presiden.
Presiden juga menyatakan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini terlihat dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.
“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dibandingkan beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, ketidak efisienan ini dinilai mencapai 30 persen,” ujar Presiden.
Presiden berharap penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, kepemimpinan yang baik dari semua unsur, dan pemanfaatan teknologi. Tentunya, pada akhirnya kita harus berani menegakkan hukum,” tutup Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. (TGH/DNS)
