Jakarta — Indonesia dinilai menjadi salah satu target utama jaringan internasional scam, judi online (judol), dan investasi bodong akibat tingginya jumlah pengguna internet serta masih rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai modus kejahatan digital terus berkembang mulai dari penipuan berkedok investasi, robot trading palsu, phishing, hingga judi online yang menyasar masyarakat melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.
Pakar keamanan siber menilai besarnya populasi digital di Indonesia menjadi alasan utama para pelaku menjadikan masyarakat Indonesia sebagai target pasar. Selain jumlah pengguna internet yang sangat besar, aktivitas transaksi digital dan penggunaan dompet elektronik juga terus meningkat setiap tahun.
“Pelaku memanfaatkan kondisi masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan cepat. Modus yang digunakan kini semakin canggih, mulai dari iklan palsu, akun media sosial tiruan, hingga penggunaan teknologi AI,” ujar pengamat keamanan digital.
Selain faktor ekonomi, lemahnya literasi keuangan juga dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan jaringan internasional. Banyak masyarakat masih mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memeriksa legalitas perusahaan atau platform yang digunakan.
Tak hanya beroperasi dari dalam negeri, sejumlah jaringan scam dan judol diketahui dikendalikan dari luar negeri seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Para pelaku memanfaatkan server luar negeri, rekening penampung, hingga transaksi aset kripto untuk menyulitkan pelacakan aparat penegak hukum.
Media sosial dan aplikasi pesan instan juga menjadi sarana utama penyebaran promosi judi online dan investasi ilegal. Platform seperti Telegram, TikTok, Facebook, hingga WhatsApp kerap digunakan untuk menjaring korban dengan berbagai iming-iming keuntungan besar.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus melakukan pemblokiran situs serta penindakan terhadap jaringan judi online dan penipuan digital. Namun masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan tidak mudah percaya terhadap tawaran keuntungan instan.
Masyarakat diminta selalu memeriksa legalitas investasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menghindari memberikan data pribadi maupun kode OTP kepada pihak tidak dikenal.
