Serang – Kepolisian Daerah (Polda) Banten hari ini secara resmi melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) untuk Fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) Tahun Anggaran 2025. Acara ini dibuka oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., yang menegaskan kembali peran strategis Binmas dalam membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat, serta sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas Harkamtibmas.
Dalam sambutannya, Kapolda Banten menekankan pentingnya menyamakan persepsi dan merencanakan langkah ke depan, sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2045 oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Polri telah meluncurkan kebijakan transformasi melalui konsep Polri yang Presisi, di mana fungsi Binmas memiliki peran yang sangat penting. Kita tidak hanya menjalankan tugas kepolisian biasa, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak sosial yang dapat mendorong masyarakat untuk memahami dan mendukung program pemerintah serta agenda nasional,” tegas Kapolda.
Kapolda juga menyoroti manfaat era digitalisasi sebagai alat bantu yang sangat berguna bagi personel Binmas dalam menyampaikan pesan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Namun, beliau mengingatkan bahwa di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi gangguan yang perlu diantisipasi.
**Indeks Keamanan Desa/Kelurahan (IKDK) sebagai Acuan Strategis**
Fokus utama Rakernis ini adalah implementasi Indeks Keamanan Desa atau Kelurahan (IKDK) dari Dirbinmas Polda Banten yang presisi.
Kapolda menjelaskan bahwa IKDK merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah yang berbasis pada kebutuhan lokal, dengan mengidentifikasi indikator kerawanan seperti tingkat kriminalitas, ketersediaan fasilitas keamanan, partisipasi masyarakat, dan hubungan antara aparat dan masyarakat.
“IKDK menjadi alat yang penting untuk memetakan kondisi keamanan secara rinci, sehingga kita dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di tingkat desa/kelurahan dengan cepat dan tepat. Ini adalah tugas mulia yang dapat mengurangi beban penanganan di tingkat yang lebih tinggi,” tambah Kapolda.
Kapolda juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh personel Binmas atas dedikasi mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah Banten. Beliau mengingatkan untuk menjadikan setiap peristiwa, termasuk gangguan keagamaan, sebagai pelajaran dan menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama sebagai dasar persatuan di tengah keberagaman Indonesia.
**Empat Program Unggulan Binmas**
Untuk mewujudkan keamanan yang inklusif dan berkelanjutan, Kapolda menggarisbawahi empat program unggulan Binmas yang harus terus dioptimalkan:
– Penguatan Fungsi Bhabinkamtibmas.
– Optimalisasi Peran Satuan Pengamanan (Satpam).
– Revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Siskamling).
– Penguatan Pengelolaan Indeks Keamanan Desa/Kelurahan (IKDK).
Pelibatan elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, satpam, dan siskamling disebut sebagai kekuatan strategis dalam mendeteksi potensi konflik serta memberikan edukasi dan solusi sosial. Optimalisasi program prioritas Kapolda, seperti Salat Subuh Keliling dan Salat Jumat Keliling, juga ditekankan untuk meningkatkan kedekatan dan kepercayaan publik. “Tugas Binmas adalah tugas yang sangat mulia, membina masyarakat pada nilai-nilai kebaikan dan menjaga harmoni sosial,” tutup Kapolda.
Di kesempatan yang sama, Direktur Binmas Polda Banten Kombes Pol Imam Tarmudi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa fokus utama Rakernis kali ini adalah optimalisasi Implementasi Indeks Keamanan Desa atau Kelurahan (IKDK). IKDK dirancang sebagai tolok ukur yang presisi untuk memetakan tingkat kerawanan dan kebutuhan keamanan di setiap desa dan kelurahan.
Dengan data IKDK yang akurat, diharapkan upaya pembinaan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. “Penerapan IKDK secara presisi akan menjadi panduan bagi seluruh personel Binmas di lapangan. Ini bukan sekadar data, melainkan peta jalan untuk menetapkan Harkamtibmas secara lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan demikian, setiap program Binmas dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah,” tambahnya.
Lebih lanjut, implementasi IKDK yang presisi ini diharapkan dapat secara signifikan mendukung “Asta Cita”, yaitu program prioritas Polri yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan pemeliharaan keamanan, sesuai dengan arahan Kapolda Banten.
