Liputan7 AktualNews, Lampung Timur, – DPC Aliansi jurnalis online indonesia Yang di ketua oleh A. Hamami datangi ke dinas kominfo.ingin menanyakan terkait mitra kerjasama sesama Kominfo dengan media ,namun atas kedatangan tersebut ketua DPC AJOI Lampung timur A
Hamami tidak bertemu dengan kepala dinas Kominfo, Mansur atau PPK , Ini yang mau kami tanyakan dari kepala dinas tersebut,triknya gimana tentang kerjasama media dengan dinas Kominfo,
Kalo mitra dan kerjasama media dengan dinas Kominfo ,namanya mintra itu harus sama sama menguntungkan,kalo kerjasama bikin rugi dari pihak yang kerjasama berlangganan koran,di bandrol dengan sesuai harga koran,sama saja itu kita tidak ada kerjasama,
Seharusnya dinas Kominfo perpanjangan tangan dari biro selaku perwakilan redaksi berbagai media,dinas Kominfo lebih bijak,
Na ini dari surat kabar harian Zonalampung sudah daftarkan melalui aplikasi simelati,pembayaran kerjasama berlangganan koran di bayar sesuai koran yang ada,
Apa lagi yang tidak ikut daftar di aplikasi simelati,kemungkinan besar tidak ada kerjasama,dan kalo ada yang kerjasama Tampa pendaftaran melalui aplikasi si melati,kalo dia ada kerjasama ,ada dugaan permainan kotor di tubuh dinas informatika/Infokom,
Lanjut,Intuk surat kabar mingguan informasi di dinas tersebut di bulan Febuari ada yang melaporkan invoice pengajuan pencairan mencapai Rp1.500.000,
Kalo ini memang benar jelas di dinas tersebut ada permainan kotor tidak transparansi terhadap media yang kerjasama di tubuh dinas Infokom,
Kalo kita mengaju pada satuan harga surat kabar harian dan mingguan,seharusnya ada peraturan daerah,perda,ini di lingkungan pemkab Lampung timur ku rasa belum ada peraturan seperti itu,satuan harga koran mingguan atau publikasi melalui media online,kurasa belum ada perda.
Begitu juga di sampaikan dari ketua ,PNJI Lampung timur,Fauji,Kalo Kominfo terima langganan koran dalam pembayaran sesuai harga koran ,sama saja koran kita di bandarol di jual di Lampung merah,
Apakah mungkin dari Kominfo kerjasama dengan awak media pembayaran koran sesuai harga koran,kalo memang itu terjadi,anggaran APBD Daerah mulai bangkrut tidak bisa kerjasama dengan media,apa lagi mau membangun Lampung timur,(Teim)
